METODOLOGI
PERENCANAAN PENDIDIKAN
MAKALAH
Untuk memenuhi tugas matakuliah
Perencanaan
Pendidikan
yang
dibina oleh Bapak Agus Timan, M.Pd
oleh
Avinda
Yesika Pratiwi
140131600712
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
Januari
2015
KATA
PENGANTAR
Assalamualaikum Wr.Wb
Puji
syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan
hidayahnya, tugas ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Tidak mengurangi
rasa hormat, penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Agus Timan,
karena telah membimbing penulis dalam menyelesaikan makalah ini.
Tugas
ini disusun dalam rangka memenuhi tugas individu mata kuliah Perencanaan
Pendidikan. Tugas ini juga disusun agar pembaca dapat memahami metodologi
perencanaan pendidikan. Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari
kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan
makalah ini dari pembaca untuk penulis sangat diperlukan. Semoga makalah ini
dapat bermanfaat dan menambah ilmu tidak hanya untuk penulis, tetapi juga untuk
para pembaca. Wassalamualaikum Wr. Wb.
Malang,
17 Januari 2015
DAFTAR ISI
Halaman
KATA
PENGANTAR ......................................................................... 1
DAFTAR
ISI ....................................................................................... 2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar
Belakang Masalah ................................................................. 3
B. Rumusan
Masalah .......................................................................... 4
C. Tujuan
Penulisan ............................................................................ 4
BAB II PEMBAHASAN
A.
Mekanisme
Perencanaan Pendidikan................................................ 5
B.
Data Dasar Perencanaan Pendidikan .............................................. 7
C.
Tahapan
dalam Proses Perencanaan.................................................
9
BAB III KESIMPULAN
A. Kesimpulan ................................................................................... 14
B. Saran ............................................................................................. 15
DAFTAR
RUJUKAN .........................................................................16
LAMPIRAN
...................................................................................... 17
BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Perencanaan (planning) merupakan fungsi awal dari serangkaian aktivitas
manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien, sebelum fungsi
berikutnya yaitu organizing, actuating,
dan controlling. Menurut Anderson
dalam Syafaruddin, perencanaan adalah pandangan masa depan dan menciptakan
kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan seseorang di masa depan.
Perencanaan pendidikan pada hakikatnya adalah
proses pemilihan yang sistematis, analisis yang rasional mengenai apa yang akan
dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya dan kapan suatu kegiatan
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan lebih efektif dan
efisien, sehingga proses pendidikan itu dapat memenuhi tuntutan atau kebutuhan
masyarakat. Dengan demikian seperti dikemukakan oleh Burhanuddin, maka terdapat
empat aspek yang berkaitan dengan perencanaan pendidikan tersebut yaitu
berhubungan dengan masa depan, adanya seperangkat kegiatan, adanya proses yang
sistematis, dan adanya tujuan.
Perencanaan dalam dunia pendidikan, terutama
dalam sebuah lembaga pendidikan, memang sangatlah penting, sebab perencanaan
tersebut kedepannya akan berperan vital sebagai petunjuk dalam gerak langkah
lembaga tersebut. Namun demikian, model perencanaan dalam sebuah lembaga
pendidikan tentunya akan sangat berbeda dengan perencanaan dalam sebuah
perusahaan. Perusahaan yang notabene berorientasi profit, tentu saja
‘memproses’ benda mati, baik berupa barang maupun jasa. Di lain pihak, lembaga
pendidikan, atau dapat disebut sebagai sekolah, ‘memproses’ manusia dengan
segala sifat-sifat kemanusiaannya yaitu hidup dan berkembang.
Perencanaan dalam sebuah lembaga pendidikan,
tentunya tidak boleh melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri, karena
tujuan itulah yang nantinya akan menjadi titik tolak penyusunan sebuah kerangka
rencana. Dan agar sebuah perencanaan dalam lembaga pendidikan tersebut tidak
melenceng dari tujuan pendidikan itu sendiri, harus digunakan sebuah metodologi
perencanaan yang sesuai dan tepat. Oleh karena itu, dalam makalah ini akan
dibahas tentang metodologi perencanaan pendidikan.
B.
Rumusan
Masalah
Adapun rumusan masalah akan dibahas dalam
makalah ini antara lain :
1.
Bagaimana mekanisme perencanaan pendidikan?.
2.
Apa saja data dasar perencanaan pendidikan?.
3.
Bagaimana tahapan dalam proses perencanaan
pendidikan?.
C.
Tujuan
Penulisan
Tujuan
dari penulisan makalah ini, yaitu untuk mengetahui:
1.
Mekanisme perencanaan pendidikan.
2.
Data dasar perencanaan pendidikan.
3.
Tahapan dalam proses perencanaan
pendidikan.
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Mekanisme
Perencanaan Pendidikan
Perencanaan
pendidikan terdiri atas beberapa jenis, tergantung dari sisi mana dilihatnya.
Dari tinjauan tataran dan cakupannya, perencanaan pendidikan ada yang bersifat
nasional atau makro, ada pula yang bersifat daerah atau regional, ada juga yang
bersifat lokal dan ada pula yang bersifat kelembagaan atau institusional bahkan
operasional.
Perencanaan
pendidikan pada tingkat nasional mencakup seluruh usaha pendidikan untuk
mencerdaskan atau membangun bangsa termasuk seluruh jenjang, jenis, dan isinya.
Pembangunan sektor pendidikan di Indonesia diatur dalam perencanaan pendidikan
yang bersifat nasional ini.
Perencanaan
pendidikan regional adalah perencanaan pada tingkat daerah provinsi atau untuk
daerah kabupaten/kota yang mencakup seluruh jenis dan jenjang untuk daerah atau
provinsi itu. Pada sistem penyelenggaraan pendidikan di Indonesia mungkin ini
dikenal dengan sistem wilayah, bilamana wilayah itu secara operasional mencakup
suatu daerah atau provinsi tertentu. Perencanaan pendidikan lokal adalah
perencanaan pendidikan yang mencakup berbagai kegiatan untuk kota atau
kabupaten atau satuan wilayah yang lebih terbatas dan tertentu saja.
Perencanaan
pendidikan kelembagaan adalah perencanaan pendidikan yang mencakup satu
institusi atau lembaga pendidikan tertentu saja, seperti: perencanaan sekolah,
atau perencanaan universitas, pusdiklat, dan sebagainya.
Ditinjau
dari posisi dan sifat serta karakteristik model perencanaan, perencanaan
pendidikan itu ada yang bersifat terpadu, komprehensif, transaksional dan ada
pula yang bersifat strategik.
Perencanaan
pendidikan terpadu atau Integrated
Educational Planning mengandung arti bahwa perencanaan pendidikan itu
mencakup seluruh aspek esensial pembangunan pendidikan dalam pola dasar
perencanaan pembangunan nasional, ini berarti bahwa perencanaan pendidikan pada
tingkat makro atau nasional hanyalah merupakan bagian integral dari keseluruhan
perencanaan pembangunan nasional. Kedudukan perencanaan ini sama dengan
kedudukan perencanaan pembangunan ekonomi, atau perencanaan pembangunan sektor
pembangunan lainya. Keterpaduan pola pikir yang diterangkan dalam perencanaan
ini menerapkan konsep General Systems
Theory yang memandang upaya pembangunan sebagai suatu sistem yang terdiri
dari berbagai komponen yang dalam hal ini berbagai sektor pembangunan.
Pembangunan setiap sektor harus terpadu dan saling mempunyai keterkaitan erat
hingga sumber-sumber daya yang dipergunakan dapat secara optimal diatur dalam
pemanfaatannya hingga efektif.
Perencanaan
pendidikan komprehensif mengandung konsep keseluruhan yang disusun secara
sistemik dan sistematik. Seluruh aspek penting pendidikan mencakup dan disusun
secara teratur dan rasional hingga membentuk satu keseluruhan yang lengkap dan
sempurna. Kelengkapan dan keteraturan dalam pola dasar yang sistemik inilah
yang merupakan ciri utama perencanaan pendidikan yang komprehensif.
Perencanaan
strategik adalah perencanan yang mengandung pendekatan Strategic Issues yang dihadapi dalam upaya membangun pendidikan.
Kalau isu pokok pembangunan pendidikan dewasa ini tentang Quality Declining, maka perencanaan pendidikan yang mengambil fokus
atau prioritas pembangunan kualitas pendidikan, maka perencanaan yang
dikembangkan untuk mewujudkan prioritas ini disebut perencanaan strategik
pembangunan pendidikan. Perencanaan pendidikan strategik ini bertitik tolak
dari gagasan untuk menanggulangi National
Emerging Issues dan bertitik tolak dari pikiran bahwa sumber-sumber daya
itu amat langka, karena itu penggunaannya harus diatur secermat dan seefisien
mungkin hingga output yang diharapkan
memang merupakan keluaran yang efektif.
Ditinjau
dari sisi metodologi, perencanaan pendidikan itu dapat disebut Rational atau Systematic Planning, karena perencanaan ini menggunakan prinsip-prinsip
dan teknik-teknik berpikir sistematis dan rasional ilmiah. Planning yang mencoba menciptakan linkage yang kuat dan serasi antara rancangan yang telah ditetapkan
dengan kenyataan implementasi rancangan oleh administrator disebut dengan Transactional Planning. Transactional Planning dapat diartikan
sebagai jaringan yang kuat untuk menghubungkan antara perencanaan dengan
implementasi dari perencanaan dalam suatu program. Transactional Planning memilih program yang efektif dalam
perencanaan dan implementasinya.
Secara
konseptual Transactional Planning
terdiri dari empat bagian, yaitu: Pertama, komponen Environment yang juga terdiri dari remote environment, proximate environment, operating environment.
Kedua, Plan Formulation yang mencakup
process dan contents. Ketiga, Plan Implementation
yang mencakup facilitating conditions
dan impeding conditions. Kemudian
keempat, Plan Evaluation, yang
mencakup monitoring, reporting, dan evaluating.
B.
Data
Dasar Perencanaan Pendidikan
Data
dasar (base line) perencanaan
pendidikan mempunyai fungsi yang amat penting sebab tanpa data, perencana tidak
mungkin dapat mengembangkan perencanaan pendidikan yang diperlukan. Data dasar
ini mencakup berbagai aspek bukan saja tentang pendidikan tapi juga data di
luar pendidikan yang mempunyai keterkaitan erat dengan pendidikan.
Karakteristik
data yang diperlukan untuk mengembangkan perencanaan pendidikan ini sesuai
dengan sifat perencanaan pendidikan yang multi disipliner. Adapun data dasar
yang diperlukan dapat dikelompokan sebagai berikut:
1.
Kependudukan: mencakup struktur
penduduk, distribusi penduduk menurut daerah, pertumbuhan penduduk, populasi
usia sekolah yang ada di dalam sistem persekolahan dan yang berada di luar
sistem, dstruktur angkatan kerja berdasarkan kategori kerja dan pendidikan.
Data ini diperlukan untuk menentukan tebal populasi yang perlu memperoleh
kesempatan pendidikan dalam kaitan dengan kebutuhan pada berbagai sektor pembangunan.
2.
Ekonomi: mencakup anggaran pendapatan
dan belanja negara, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi per
tahun, serta jumlah dan kecenderungan investasi terhadap pendidikan.
Data
ini diperlukan dalam kaitan dengan kemampuan ekonomi pemerintah untuk
memperluas kesempatan pendidikan dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas
pendidikan dalam penggunaan sumber dana yang tersedia.
3.
Kebijakan Nasional: yang merupakan
keputusan politik mencakup falsafah dan tujuan nasional, keputusan badan
legislatif negara yang harus menjadi pegangan bagi upaya pembangunan untuk
seluruh sektor dan falsafah pendidikan yang dianut.
4.
Data Kependidikan: mencakup enrollment untuk setiap jenjang dan
jenis, personal pendidikan yag terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan,
lulusan, drop out, perpindahna,
kenaikan kelas, kurikulum, fasilitas pendidikan, dana pendidikan, manajemen dan
output pendidikan.
5.
Data Ketenagakerjaan: mencakup jumlah
dan jenis “man power”yang diperlukan
dalam setiap sektor pembangunan, persyaratan kerja, kelompok jenis kerja yang
langka tapi amat dibutuhkan, dan kemampuan pasaran kerja dalam merespon
terhadap lulusan untuk memberikan kesempatan kerja kepada mereka.
6.
Nilai dan Sosial Budaya: mencakup agama
dengan pemeluknya, sistem nilai yang berlaku dan dipegang oleh masyarakat,
berbagai jenis dan bentuk kebudayaan yang ada dapat digali dan dikembagkan.data
ini perlu sebagai imbangan terhadap data kualitatif dalam rangka pengembangan
berbagai program akademik yang dijiwai oleh nilai kemanusiaan yang luhur.
Pengumpulan
data yang diperlukan di atas dilakukan dengan survey dengan kontrol yang ketat
untuk memelihara kualitas data. Kegiatan pengumpulan ini dikaitakan dengan
tahapan dalam proses perencanaan untuk menentukan titik awal perencanaan. Dengan
adanya data ini segala keberhasilan, kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan
peluang dapat ditelusuri sedemikian rupa sehingga perencana dapat mengembangkan
titik awal perencanaan sesuai dengan tahap yang telah dicapai. Kegiatan ini
lazim disebut dengan”assessment of
needs”.
C.
Tahapan
Dalam Proses Perencanaan
Kegiatan
perencanan adalah kegiatan yang sistematik, sekuensial, dan karena itu
kegiatan-kegiatan dalam proses penyusunan perencanaan dan pelaksana perencanaan
memerlukan tahapan-tahapan sesuai dengan karakteristik perencanaan yang sedang
dikembangkan.
Banghart and Trull (dalam Makmun, dkk) mengembangkan tahapan perencanaan sebagai
berikut:
1.
Prologue:
pendahuluan
atau langkah persiapan untuk memulai kegiatan perencanaan.
2.
Identifying
educational planning problems yang mencakup:
a. Delineating the scope of
educational problem (menentukan ruang lingkup permasalahan
perencanaan)
b. Studying what has been (mengkaji
apa yang telah dilaksanakan).
c. Determining what has beeb versusu
what shoul be, artinya membandingkan apa yang telah
dicapai dan apa yang seharusnya dicapai.
d. Resources and constrains artinya
sumber daya yang tersedia dan keterbatasannya.
e. Establishing educational planning
parts and priorities, artinya mengembangkan bagian-bagian
perencanaan dan prioritas perencanaan.
3.
Analising
planning problem area artinya mengkaji permasalahan
perencanaan yang mencakup:
a. Study areas and system at sub areas
artinya
mengkaji permasalahan dan sub permasalahan.
b. Cathering data
artinya pengumpulan data dan tabulating data.
c. Forecasting atau
proyeksi.
4.
Conceptualizing
and designing plans, mengembangkan rencana yang mencakup:
a. Identifying prevailing trends, artinya
identifikasi kecenderungan-kecenderungan yang ada.
b. Establishing goals and objective atau merumuskan tujuan umum dan tujuan khusus.
c. Designing plans, menyusun
rencana.
5.
Evaluating
plans, menilai rencana yang telah disusun tersebut yang
mencakup:
a. Planning through simulation, simulasi
terencana.
b. Evaluating plans, evaluasi
terencana.
c. Selecting lans, memilih
rencana.
6.
Specifying
the plan, menguraikan
rencana yang mencakup:
a. Problem formulation, merumuskan
masalah.
b. Reporting result, menyusun hasil rumusan dalam bentuk final plan draft atau rencana akhir.
7.
Implementing
the plan, melaksanakan rencana yang mencakup:
a. Program preparation, persiapan
rencana operasional.
b. Plan approval legal justification, persetujuan
dan pengesahan rencana.
c. Organizing operasional units, mengatur
aparat organisasi.
8.
Plan
feedback, balikan pelaksana rencana yang mencakup:
a. Monitoring the plan, memantau
pelaksanaan rencana.
b. Evaluating the plan, evaluasi
pelaksanaan rencana.
c. Adjusting, altering or planning for
what how, and by whom artinya mengadakan penyesuaian,
mengadakan perubahan rencana atau merancang apa yang perlu dirancang lagi
bagaimana perancanganya dan oleh siapa.
Terdapat
proses dan tahapan perencanaan dalam bentuk yang lebih sederhana dan logis.
Proses dan tahapan tersebut seperti tercantum berikut ini.
1.
Need
assessment artinya kajian terhadap kebutuhan yang mencakup
berbagai aspek pembanguan pendidikan yang telah dilaksanakan, keberhasilan,
kesulitan, kekuatan, kelemahan, sumber-sumber yang tersedia, sumber-sumber yang
perlu disediakan, aspirasi rakyat yang berkembang terhadap pendidikan, harapan,
dan cita-cita yang merupakan dambaan masyarakat. Kajian ini penting artinya
karena membandingkan antara what has been
and should be, yang merupakan pangkal tolak kegiatan perencanaan.
2.
Formulation
of goals and objective: perumusan tujuan dan sasaran
perencanaan yang merupakan arah perencanaan serta merupakan penjabaran
operasional dari aspirasi filosofis masyarakat.
3.
Policy
and priority setting: penentuan dan penggarisan kebijakan
dan prioritas dalam perencanaan pendidikan sebagai muara need assessment.
4.
Program
and project formulation: rumusan program dan proyek kegiatan
yang merupakan komponen operasional perencanaan pendidikan.
5.
Feasibility
testing dengan melalui alokasi sumber-sumber yang tersedia
dalam hal ini terutama sumber dana. Biaya suatu rencana yang disusun secara
logis dan akurat serta cermat merupakan petunjuk tingkat kelayakan rencana.
Rencana dengan alokasi biaya yang tidak akurat atau mengandalkan sumber daya
luar negeri umpamanya, dianggap tingkat feasibilitas yang kecil, karena tidak
dibangun di atas dasar kekuatan sendiri.
6.
Plan
implementation: pelaksanaan rencana untuk mewujudkan
rencana yang tertulis ke dalam perbuatan atau actions. Penjabaran rencana ke dalam perbuatan inilah yang
menentukan apakah suatu rencana itu feasible,
baik dan efektif.
7.
Evaluation
and revicion for future plan: kegiatan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan
rencana yang merupakan feedback untuk
merevisi dan mengadakan penyesuaian rencana untuk periode rencana berikutnya.
Dengan adanya feedback seperti ini
perencana memperoleh input yang berharga untuk meningkatkan rencana untuk
tahun-tahun berikutnya.
Proses
perencanaan yang diuraikan oleh Banghart and Trull (dalam Makmun, dkk) lebih
kompleks dan detail tetapi lebih sederhana tapi menuju sasaran.
Berdasarkan
telaah terhadap tahapan dalam proses perencanaan yang dikemukakan oleh kedua
ahli diatas tampaknya secara sederhana proses perencanaan terdiri beberapa
komponen utama yang esensial yang secara prinsipil tidak dapat ditinggalkan.
Komponen-komponen itu adalah sebagai berikut.
1.
Kajian terhadap hasil perencanaan
pembangunan pendidikan periode sebelumnya sebagai titik berangkat perencanaan.
2.
Rumusan tentang tujuan umum perencanaan
pendidikan yang merupakan arah yang harus dapat dijadikan titik tumpu kegiatan
perencanaan.
3.
Rumusan kebijakan atau posisi yang
kemudian dapat dijabarkan ke dalam strategi dasar perencanaan yang merupakan
respon terhadap cara mewujudkan tujuan yang ditentukan.
4.
Pengembangan program dan proyek sebagai
operasionalisasi prioritas yang ditetapkan.
5.
Scheduling
dalam
arti mengatur menemukan dua aspek yaitu keseluruhan program dan prioritas
secara teratur dan cermat karena penjadwalan ini secara makro mempunyai arti
tersendiri yang amat strategik bagi keseluruhan pelaksanaan perencanaan.
6.
Implementasi rencana termasuk di
dalamnya proses legalisasi dan persiapan aparat pelaksana rencana, pengesahan
dimulainya suatu kegiatan, monitoring dan controlling
untuk membatasi kemungkinan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merupakan
hambatan dalam proses pelaksanaan rencana.
7.
Evaluasi dan revisi yang merupakan
kegaitan evaluasi untuk menentukan tingkat keberhasilan dan kegiatan untuk
mengadakan penyesuaian-penyesuaian terhadap tuntutan baru yang berkembang.
Bila
ketiga model proses yang diuraikan di atas dibandingkan, maka terlihat dengan
nyata adanya unsur-unsur esensial yang sama dalam proses pengembangan rencana
pembangunan pendidikan. Dengan adanya unsur-unsur yang sama tersebut, maka
dapat ditarik kesimpulan bahwa proses perencanaan adalah suatu proses yang
diakui perlu dijalani secara sistematik dan berurutan (sequential) karena keteraturan itu merupakan proses rasioanal
sebagai salah satu property perencanaan
pendidikan.
2.
BAB
III
PENUTUP
A.
Kesimpulan
Perencanaan (planning) merupakan fungsi awal dari serangkaian aktivitas
manajemen dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan perencanaan pendidikan pada hakikatnya adalah
proses pemilihan yang sistematis, analisis yang rasional mengenai apa yang akan
dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya dan kapan suatu kegiatan
dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan lebih efektif dan
efisien, sehingga proses pendidikan itu dapat memenuhi tuntutan atau kebutuhan
masyarakat.
Dalam suatu perencanaan dibutuhkan
tahapan-tahapan dalam melakukannya, tahapan itu harus dilaksanakan secara
sistematis. Adapun tahapan dalam perencanaan, diantaranya:
1.
Kajian terhadap hasil perencanaan
pembangunan pendidikan periode sebelumnya sebagai titik berangkat perencanaan.
2.
Rumusan tentang tujuan umum perencanaan
pendidikan yang merupakan arah yang harus dapat dijadikan titik tumpu kegiatan
perencanaan.
3.
Rumusan kebijakan atau posisi yang
kemudian dapat dijabarkan ke dalam strategi dasar perencanaan yang merupakan
respon terhadap cara mewujudkan tujuan yang ditentukan.
4.
Pengembangan program dan proyek sebagai
operasionalisasi prioritas yang ditetapkan.
5.
Scheduling
dalam
arti mengatur menemukan dua aspek yaitu keseluruhan program dan prioritas
secara teratur dan cermat karena penjadwalan ini secara makro mempunyai arti
tersendiri yang amat strategik bagi keseluruhan pelaksanaan perencanaan.
6.
Implementasi rencana termasuk di
dalamnya proses legalisasi dan persiapan aparat pelaksana rencana, pengesahan
dimulainya suatu kegiatan, monitoring dan controlling
untuk membatasi kemungkinan tindakan yang tidak terpuji yang dapat merupakan
hambatan dalam proses pelaksanaan rencana.
7.
Evaluasi dan revisi yang merupakan
kegaitan evaluasi untuk menentukan tingkat keberhasilan dan kegiatan untuk
mengadakan penyesuaian-penyesuaian terhadap tuntutan baru yang berkembang.
B.
Saran
1.
Bagi perencana pendidikan
·
Melakukan inovasi dalam perencanaan
pendidikan.
·
Menggunakan tahapan-tahapan yang tepat
dalam perencanaan pendidikan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam upaya
pembanguna.
2.
Bagi mahasiswa
·
Sebagai generasi penerus, dituntut untuk
lebih giat dalam belajar agar kelak bermanfaat bagi pembangunan pendidikan di
Indonesia.
DAFTAR
RUJUKAN
Makmun,
A. S. 2007. Perencanaan Pendidikan.
Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Manajemen dan Perencanaan
Pendidikan, (Online), (http://repository.uksw.edu/jspui/bitstream/123456789/3234/4/BOOK_Umbu%20Tagela_Manajemen%20dan%20perencanaan%20pendidikan_Bab%20II.pdf),
diakses pada tanggal 17 Januari 2014.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar